Sertifikat Tanah Picture
Top Advertisement

Intenselynews.com – Saat memutuskan untuk membeli properti baik itu hunian atau bangunan lain, ada hal paling penting yang harus Anda ingat selain kondisi bangunan: legalitas. Legalitas merupakan hal yang tidak boleh diremehkan. Selain sebagai bukti resmi kepemilikan, sertifikat untuk mendukung legalitas akan menghindarkan Anda dari berbagai masalah dan sengketa di masa depan. Artikel dibawah ini membahas tentang sertifikat tanah, mari kita ketahui 5 jenis sertifikat tanah yang berlaku di indonesia dan perbedaannya.

Legalitas properti biasanya dibuktikan dengan beberapa surat atau akta. Ada 5 jenis sertifikat properti yang dikenal di Indonesia. Apa saja dan apa perbedaannya satu sama lain?

1. Akta Jual Beli (AJB)

Alih-alih sertifikat kepemilikan, AJB sebenarnya adalah sebuah perjanjian jual beli. Surat ini wajib Anda miliki karena menjadi bukti bahwa Anda sudah melakukan jual beli sebuah properti dengan sah menurut hukum dan sudah lunas.

AJB sendiri dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT sebagai bukti peralihan kepemilikan atas tanah atau properti yang diperjualbelikan. AJB bisa berbentuk surat kepemilikan tanah baik hak milik, hak guna atau Girik.

Peraturan Kepala dan Badan Pertanahan Nasional atau Perkaban No. 8 Tahun 2012 sudah mengatur secara jelas tentang AJB dan petugas hanya bisa mengikuti format baku yang ditetapkan.

2. Sertifikat Hak Milik (SHM)

Sertifikat Hak Milik merupakan sertifikat yang menunjukkan bahwa Anda memiliki hak penuh atas suatu lahan atau properti. Kelebihan memiliki SHM adalah sertifikat ini dapat dialihkan baik dijual, diwariskan atau dihibahkan. Anda juga bisa menjadikan sertifikat ini sebagai jaminan atau agunan saat mengajukan pinjaman ke bank.

Perlu diingat bahwa meskipun Anda memiliki properti dengan SHM, izinnya bisa dicabut atau hilang dengan beberapa kondisi. Misalnya saja tanah dibutuhkan untuk keperluan negara, Anda menyerahkannya secara sukarela kepada negara, menelantarkannya atau ketika tanah atau properti tersebut dimiliki oleh WNA.

3. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

Tidak seperti sertifikat hak milik yang menyatakan kepemilikan, Sertifikat Hak Guna Bangunan hanya menunjukkan Anda memiliki hak untuk menggunakan tanah atau properti yang dimaksud dalam jangka waktu tertentu. Bisa disimpulkan bahwa pemilik SHGB tidak memiliki keseluruhan lahan melainkan hanya bangunan yang didirikan di atasnya. Lahan tersebut bisa milik negara atau swasta baik perusahaan maupun perorangan.

Pemilih SHGB tidak dapat menggunakan lahannya dengan bebas karena terikat pada perizinan. SHGB biasanya memiliki masa berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang sampai batas 20 tahun.

4. Girik atau Petok

Girik atau petok sebenarnya tidak termasuk ke dalam jenis sertifikat melainkan hanya surat tanda penguasaan lahan. Surat ini biasanya menerangkan tentang tanah girik atau yang lebih dikenal dengan sebutan tanah adat. Tanah-tanah semacam ini biasanya tanah yang konversi haknya belum terdaftar atas nama negara.

Girik biasanya bisa berpindah dari satu tangan ke tangan lain. Biasanya berupa tanah luas yang kemudian dibagi-bagi ke dalam unit yang lebih kecil sebagai bentuk warisan. Prosesnya pun hanya disaksikan oleh pihak berwenang setempat dan biasanya hanya atas dasar rasa saling percaya. Sulit menemukan surat untuk menelusuri pemiliknya.

Untuk mengurus girik atau petik, biayanya sangat bervariasi tergantung bagaimana kesepatakan dengan kepala desa setempat. Tapi untuk nominal, biasanya lebih murah daripada SHM.

5. Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS)

Bukan hanya properti berbentuk rumah yang memiliki sertifikat. Jika Anda tinggal di rumah susun atau apartemen dan sejenisnya, Anda juga bisa memiliki surat yang menandakan kepemilikan atas unit tersebut. SHSRS merupakan sertifikat yang dikeluarkan untuk rumah atau hunian yang berbentuk vertikal. Bukan hanya hunian, SHSRS juga berlaku untuk bangunan vertikal lain seperti perkantoran, toko komersial hingga flat dan kondominium.

Untuk mengurus SHSRS, Anda bisa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2010 terkait Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Baca juga:

Itulah beberapa jenis sertifikat properti dan perbedaannya masing-masing yang harus Anda ketahui. Pastikan Anda memiliki sertifikat yang sesuai dengan jenis tanah atau properti yang dimiliki untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.

Image by Free-Photos from Pixabay

-Dita Safitri-

Tinggalkan Balasan

Please enter your comment!
Please enter your name here